Bagas Ravera Enggar Pratama Fauzi

lampung dirikan kota mandiri

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno, hari ini (19-9), dijadwalkan meletakkan batu pertama pembangunan Kota Transmigrasi Mandiri (KTM) pertama di Provinsi Lampung.

Proyek yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp200 miliar tersebut terletak di Kampung Tanjungmas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Tulangbawang. Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Tulanbawang, Khamamik, mengatakan proyek bersifat multiyears®MDUL¯.

“Tahap awal difokuskan pada pembangunan infrastruktur karena kondisinya memang parah. Pada musim hujan jalan rusak parah, sehingga masyarakat menggunakan ojek yang bertarif Rp50 ribu–Rp60 ribu,” kata Khamamik, Senin (18-9).

Selain peletakan batu pertama, pada kesempatan itu Menteri juga dijadwalkan menyerahkan bantuan dana Rp100 juta untuk pembangunan SMA HMPTI yang dibangun Himpunan Masyarakat Peduli Transmigrasi Indonesia (HMPTI). “SMA ini berlokasi di Unit II,” kata Khamamik yang juga ketua HMPTI Tulangbawang itu.

Kota Transmigrasi Mandiri ini menjadi pusat pertumbuhan bagi 13 satuan permukiman (SP) dan perkampungan penduduk yang ada di sekitar Kampung Tanjungmas Makmur. Di sini bakal dibangun pusat pertokoan dan didukung sarana lengkap. Proyek ini merupakan upaya pemerintah terus membina transmigran.

Pasalnya, menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pemerintah hanya membina transmigrasi selama lima tahun. Hal ini menjadi beban pemerintah daerah karena tak semua transmigran berhasil selama lima tahun. “Pemerintah Kabupaten Tulangbawang takkan sanggup membangun semua permukiman transmigran, tanpa bantuan pusat,” kata dia.

Informasi yang dihimpun Lampung Post di berbagai situs menyebutkan di Kota Transmigrasi Mandiri ini bakal dibangun saluran listrik, transportasi, dan komunikasi. Istilah Kota Transmigrasi Mandiri dipakai karena selama ini masyarakat terstigma transmigrasi identik pindah ke daerah hutan.

Program ini direspon 22 gubernur yang menawarkan daerahnya dijadikan Kota Transmigrasi Mandiri, di antaranya Provinsi Riau yang menawarkan Pulau Empat, Maluku Utara yang menawarkan Morotai, Kepulauan Riau yang menawarkan Pulau Natuna, Galang, dan Tonton. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatanl. Pada 2007, disetujui anggaran untuk proyek ini Rp7 triliun.

Di Lampung, kata Khamamik, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan sempat bersaing menawarkan daerahnya menjadi areal Kota Transmigrasi Mandiri. “Proyek ini sudah berjalan di Kalimantan Barat. Kami berharap proyek ini mampu mengatasi masalah yang membelit warga yang jika musim hujan kebanjiran dan kemarau kesulitan air bersih,” kata Khamamik.n MIN/E-2

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: